Trahnews.com | Jakarta – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung, diminta supaya segera mengevaluasi (mencopot) jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Satriadi Gunawan, karena dinilai telah ikut campur dengan urusan yang bukan tupoksinya.
Kasatpol PP yang baru dilantik diakhir jabatan Penjabat Gubernur transisi itu, dinilai telah mendiskreditkan pengunjuk rasa penolakan UU TNI. Kasatpol PP yang seharusnya mengurusi penertiban PKL, menertibkan bangunan bermasalah, membantu Dishub memperlancar arus lalu lintas, membantu Dinas Sosial mengamankan pa ogah/PMKS, namun Kasatpol PP malah mencopot tenda istirahat pendemo mahasiswa penolakan UU TNi, dimana UU tersebut masih panas diperbincangkan.
Masyarakat menilai, Kasatpol PP DKI Jakarta telah mengurusi yang bukan urusannya, dan diduga telah berkolaborasi dengan partai partai pendukung disahkannya UU TNI. Oleh karena itu, masyarakat berharap Gubernur Pramono Anung harus tegas mencopot Kasatpol PP Satriadi Gunawan dari jabatannya, untuk memberikan contoh terhadap pejabat pejabat Pemprov DKJ lainnya agar bekerja dengan sirius sesuai tugas dan fungsinya, ungkap masyarakat pendukung film anak Betawi tersebut.
Gubernur telah memberikan contoh pencopotan kepada Direktur IT Bank DK Jakarta, karena penggunaan fasilitas Bank DKI terganggu pada saat Idul Fitri. Kasatpol PP pun harus diberikan contoh pencopotan supaya Kasatpol PP dan anak buahnya dilapangan, mengerti apa Diskresi dan supaya menunjukkan dedikasi kinerja yang baik terhadap masyarakat.
Masyarakat Jakarta juga meminta, kepemimpinan Pram dan Rano, bisa mencontoh ketegasan kinerja Gubernur Jawa Barat kang Dedy. Contoh itu kinerja Gubernur Jawa Barat yang dengan tak lelah menata dan memberikan edukasi perbaikan ke seluruh wilayah Jawa Barat”, ucapnya, 10/4/2025.
Menurut warga Jakarta, baru kali ini Kasatpol PP DKI Jakarta yang pernah melakukan pencopotan perlengkapan pendemo, pada hal apa yang diutarakan pendemo belum selesai dan masih bergejolak antara mahasiswa dan para elit senayan. Dimasa masa lalu belum pernah terjadi kasus pembongkaran tenda pendemo sebelum demo benar benar selesai. Kinerja yang tidak becus tersebut telah mengundang reaksi emosional bagi para pendemo mahasiswa dan masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Jakarta harus mengevaluasi, merombak, pejabat yang lama dan memilih kepala Dinas, SKPD/UKPD yang tidak terlibat organisasi. Bisa saja jabatan Kasatpol PP Jakarta yang sekarang didapatkan dari penunjukan atau interfensi partai atau ormas, sehingga merasa nyaman dan seenaknya duduk dikursi “basah” tersebut.
“Kami minta ketegasan kepemimpinan Pram/Doel untuk memberikan contoh seperti kepemimpinan Gubernur Ahok di masa lalu. Seluruh DKI bersih, pejabat tidak boleh main main anggaran, bekerja melayani warga, tidak bikin susah warga seperti saat ini”, ujar warga yang juga mahasiswa Hukum tersebut.
Menurutnya, walaupun Kasatpol PP Satriadi Gunawan mantan pejabat yang mengurusi bencana ini sudah minta maaf, bolah bolah saja. Tapi karena mahasiswa sedang mempertaruhkan nyawanya demi perbaikan negara dan bangsa ini, agar dwi fungsi TNI Polri dihapus. Tapi sepertinya Kasatpol PP Jakarta ditengarai telah mencederai nilai nilai demokrasi menyampaikan pendapat.
Sebagaimana kutipan permintaan maaf dari Kasatpol PP DKI Jakarta, melalui Media menyampaikan, permohonan maaf atas peristiwa aksi di DPR Rabu sore. Untuk mengatasi situasi yang serupa, pihaknya akan mengedepankan dialog”, ucapnya.
Menyikapi kejadian tersebut, Gubernur Pram mengaku telah menegur Kasatpol PP Satriadi Gunawan. Masyarakat meminta tidak cukup dengan teguran tapi pencopotan, sebab masih banyak pejabat pejabat yang mampu bekerja menduduki jabatan tersebut. (P.Sianturi/Red)
