Trahnews.com. Kabupaten Bogor. Proyek pembangunan saluran irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Ciparay/Ciputri tahun 2024 di Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung menuai sorotan. Proyek yang berada di bawah program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Sumber Daya Air (SDA) ini diduga dikerjakan asal-asalan.
Berdasarkan pemantauan di lapangan pada Kamis (19/12/2024), pengerjaan saluran irigasi yang masih dalam tahap konstruksi terlihat tidak kokoh. Campuran pasir dan semen diduga tidak sesuai dengan standar, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas dan ketahanan proyek. Selain itu, pondasi yang seharusnya digali sesuai perencanaan tampak tidak dikerjakan sebagaimana mestinya.
H. Ali, selaku Ketua Pelaksana Pekerjaan Irigasi P3A Ciparay/Ciputri, saat dimintai keterangan mengungkapkan bahwa material lokal seperti pasir dan batu yang digunakan berasal dari lokasi sekitar. Ia mengklaim bahwa bahan tersebut telah mendapat izin dari konsultan proyek.
“Sesuai petunjuk dari pusat, kami diperbolehkan menggunakan bahan lokal untuk efisiensi. Material pasir dan batu yang kami gunakan sudah dicek oleh konsultan dan dianggap tidak ada masalah,” ujar H. Ali.
Namun, kondisi proyek yang terlihat amburadul ini tetap menimbulkan pertanyaan. Papan proyek yang biasanya memuat informasi anggaran dan waktu pelaksanaan juga tidak terlihat di lokasi, sehingga menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dalam pengerjaan proyek ini.
Muhidin, Ketua P3A Cisarua, ketika dihubungi melalui WhatsApp, juga membenarkan bahwa penggunaan bahan lokal telah disetujui oleh pihak konsultan. “Kami mengikuti arahan dari pusat. Yang penting manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para petani,” jelasnya.
Meski demikian, penggunaan material lokal tanpa uji laboratorium yang memadai menimbulkan kekhawatiran terkait daya tahan saluran irigasi ini di masa depan. Selain itu, metode kerja yang dinilai asal-asalan dianggap lebih mementingkan keuntungan daripada kualitas pekerjaan.
Warga dan petani di sekitar lokasi berharap ada tindakan tegas dari pihak terkait agar proyek ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai standar, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertanian di wilayah tersebut.
Pihak Kementerian PUPR dan dinas terkait diharapkan turun langsung untuk melakukan pengawasan lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang di proyek-proyek lainnya. [Regar]
