Trahnews.com. Bogor. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam menopang APBN. Jika mengutip laman resmi dari kementrian keuangan 13 Agustus 2024, Menkeu mengungkapkan bahwa total penerimaan pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau setara 52,56 persen dari target APBN. Tren itu menunjukan kinerja penerimaan negara lebih baik dan mencatatkan pertumbuhan positif dari realisasi sebelumnya.
Besarnya penerimaan negara dari pajak tidak sebanding dengan perlindungan data masyarakat indonesia yang telah membayarkan pajak untuk negara. Bobolnya data pribadi seperti : NIK, NPWP, Nomor kontak pribadi, Email dan alamat Perusahaan/usaha ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab merupakan sesuatu hal yang tidak bisa di toleransi, Karena sejatinya informasi pribadi tersebut hanyalah Pemerintah yang mengetahui, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.
kejadian dan penipuan yang telah di alami masyarakat karena bobolnya data pribadi dari Direktorat Jenderal Pajak.
Bagaimana pemerintah menangani persoalan ini? Perlu pendalaman lebih lanjut kepada pihak terkait tentang permasalahan ini.
Demikian juga terjadi kepada MH (34), Rabu 11 Desember 2024 tepatnya pukul 13.04 MH mendapat kontak dari WA yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di foto Profilnya agar siapapun yang di hubungi mereka bisa percaya. Nomor misterius itu mengirimkan Data yang persis dengan data yang sebenarnya, yang membuat MH sempat percaya dengan apa yang di utarakan nomor misterius tersebut.
“Saya sempat percaya di telpon nomor yang mengatakan dari petugas pajak, namun pada saat telpon pertama saya kebetulan lagi menyetir mobil sehingga saya tidak bisa mengikuti apa yang dia pandu dalam telpon itu, saya bilang nanti saja telpon 1 jam lagi dan telepon pun terputus”, ujar MH.
Sambung MH “Singkat cerita, saya sampai rumah, saya sudah lupa dengan kejadian pertama, tiba-tiba telpon berdering, lalu saya angkat dan terjadilah komunikasi lanjutan, disitu saya curiga karena saya dipaksa untuk buka Vidio Call dari sambungan telepon Wa, dan saya langsung matikan telpon dan langsung blokir nomor tersebut”, tutup MH kepada wartawan.
Dari kejadian tersebut, MH sangat keberatan atas bobolnya data pribadinya kepada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara mengelabui masyarakat.
Jika ada klarifikasi dari pihak terkait, bahwa hal ini bukan kesalahan dari pemerintah, lantas darimana data yang begitu valid di dapat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut?
Di era digitalisasi saat ini, pemerintah seharusnya mengutamakan perlindungan data dari masyarakat, apabila data masyarakat bisa di bobol dan di miliki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ini tidaklah adil. Semoga masyarakat lebih berhati-hati dalam mengahadapi kejadian-kejadian seperti ini.
Pemerintah harus segera mengamankan data pribadi masyarakat dan segera proses oknum-oknum nakal yang mencoba memiliki data masyarakat demi untuk kepentingan pribadinya.
Sejatinya, pemerintah tidak boleh kalah. (Sigit)
